TOPOKSI

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN

SEKRETARAIT KABUPATEN TOJO UNA-UNA

 

TUGAS BAGIAN HUKUM :

  1. Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam koordinasi penyusunan Peraturan Daerah, pelaksanaan kajian hukum dan kebijakan Daerah serta penyelesaian sengketa hukum, bantuan hukum dan dokumentasi hukum;
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya. 

FUNGSI BAGIAN HUKUM :

  1. Penelitian perumusan peraturan perundang-undangan;
  2. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan bantuan hukum;
  3. Penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
  4. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, pempublikasian dan pendokumentasian produk hukum.

TUGAS SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

  1. melaksanakan dan mengelola administrasi dan menyusun program kerja tahunan Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian;
  2. melaksanakan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perundang-undangan dan pengkajian;
  3. bersama instansi terkait merencanakan dan menyusun Draft Rancangan Produk Hukum Daerah baik berupa Surat Keputusan Bupati, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan Daerah;
  4. bersama instansi terkait melakukan pembahasan draft Rancangan Produk Hukum Daerah;
  5. melaksanakan dan melakukan koreksi teknis bentuk penulisan hukum yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Peraturan Bersama Bupati, Surat Keputusan, Surat Edaran dan yang lainnya sesuai petunjuk teknis;
  6. melaksanakan dan melakukan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada masyarakat;
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
  8. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian.

TUGAS SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM :

  1. melaksanakan dan mengelola administrasi dan menyusun program kerja tahunan Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. melaksanakan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dan hak asasi manusia;
  3. melaksanakan dan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan melibatkan instansi terkait;
  4. melaksanakan dan melakukan pembinaan, pengkajian dan penyusunan kontrak perjanjian yang melibatkan Pemerintah Daerah;
  5. melakukan Advokasi dan pendampingan Hukum atas nama Pemerintah Daerah baik dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan;
  6. melakukan program pembinaan dan pengawasan Hak Asasi Manusia di Daerah;
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
  8. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan Pengkajian, Penyuluhan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi M

TUGAS SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM :

  1. melaksanakan dan mengelola administrasi dan menyusun program kerja tahunan sub bagian Dokumentasi Hukum;
  2. melaksanakan dan menghimpun Peraturan Perundang-undangan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Dokumentasi Hukum;
  3. melaksanakan dan membentuk dan mengembangkan sistem jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum;
  4. mengarsipkan dan mendokumentasikan Produk Hukum Daerah dan penataan perpustakaan Hukum;
  5. melaksanakan pembinaan kelembagaan Hukum Adat sebagai dokumentasi warisan budaya;
  6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
  7. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi Hukum.